“Kami berupaya sejak berdirinya KPP Provinsi untuk terus melakukan komunikasi yang baik, terus berkomunikasi dan bersinergi. Karena pemerintah provinsi tidak memiliki wilayah (seperti) kawan-kawan di kabupaten/kota”katanya.
“Sehingga kegiatan yang kami lakukan hari ini merupakan salah satu bentuk kerjasama yang kami bangun bersama kawan-kawan di kabupaten/kota”ujarnya.
Ineu mengungkapkan, KPP mempunyai kewajiban politik untuk memperjuangkan isu perempuan dan anak dapat terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, hingga pengawasan.
Hal itu menurut Ineu, akan menjadi tugas bagi setiap KPP di masing-masing wilayahnya.
“Tentunya kewajiban politik kami untuk memperjuangkan bagaimana terkait perempuan dan anak ini dapat terwujud dalam kebijakan regulasi, anggaran, maupun semua pengawasan yang kami lakukan sebagai anggota KPP di wilayahnya masing-masing” katanya.
Ia berharap, para pengurus KPP kabupaten/kota di Jawa Barat dapat segera melakukan komunikasi dengan KPP Jawa Barat, agar segera dapat dilakukan pelantikan dan pengukuhan.
Karena menurutnya hal tersebut bukan untuk kepentingan orang perorang atau kelompok, melainkan tugas KPP untuk memperjuangkan aspirasi perempuan dan anak, kebijakan yang pro terhadap perempuan, serta anggaran yang responsif gender.
