Bupati Bandung Sebut Uang yang Beredar di Desa dan Kelurahan Capai Rp 5 Triliun

Bupati Bandung Dadang Supriatna saat saat giat Rembug Bedas ke-124 di Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, Selasa (4/6/2024).

Kang DS: Kebijakan Pemerintah Berdampak Pada Ekonomi Masyarakat

KAB. BANDUNG, potensinetwork.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung melihat uang yang beredar di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung totalnya mencapai kurang lebih sekitar Rp 5 triliun pada setiap tahunnya.

Ia menyebutkan uang triliunan rupiah yang beredar ke desa maupun kelurahan itu digulirkan melalui program APBD Kabupaten Bandung maupun APBN.

“Untuk itu kebijakan pemerintah akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Contoh kebijakan Bupati akan berdampak pada ekonomi masyarakat, kemudian kebijakan kepala desa juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat,” kata Dadang dalam keterangannya saat giat Rembug Bedas ke-124 di Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, Selasa (4/6/2024).

Baca Juga:  Peringatan Hari Lahir Pancasila di Cimahi: Wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan Semangat Pancasila

Bupati Bedas mengatakan kebijakan pemerintah itu mulai dari adanya bantuan uang tunai, insentif RT, RW, dan program pembangunan lainnya.

Ia mencontohkan anggaran yang digulirkan ke Desa Mandalasari dalam setahun mencapai Rp 3,1 miliar dikalikan 270 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Bandung, sehingga besarannya mencapai tidak kurang sekitar Rp 800 miliar.

“Belum program-program lainnya, sehingga secara teori ekonomi mikro, uang ini akan beredar di desa dan kelurahan,” sebutnya.

Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna mencontohkan, para Ketua RT dan RW, serta kader PKK saat ini memiliki insentif melalui kebijakan Pemkab Bandung.

Baca Juga:  Rumah Seorang Janda Hangus Terbakar

“Termasuk guru ngaji dapat insentif. Pastinya setelah menerima uang insentif itu, minimal penerima manfaat program itu belanja beras, makanan, lauk pauk dan sebagainya di warung yang ada di desa masing-masing, sehingga uang akan berputar di desa,” ujarnya.

Kemudian, imbuhnya, pemerintah desa memiliki program pembangunan membuat gang, sehingga uang atau anggaran yang ada dibelanjakan di wilayah.

“Maka secara ekonomi akan berpengaruh,” kata Kang DS.