KOTA BANDUNG, POTENSINETWORK.COM – Adalah momentum langka, ketika sejumlah tokoh terdiri dari 27 orang dengan latar belakang beragam, duduk di ruang terbuka Monumen Sejarah Sel Penjara Banceuy Bandung, sama-sama menyuarakan kondisi Bangsa Indonesia saat ini melalui forum “Mosi Kebangsaan Indonesia”.
Dalam pertemuan di Bandung, 18 Agustus 2026 itu, gema keberadaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI 81 Tahun lalu masih terasa. Momentum ini bukan sekadar peringatan. PPKI adalah tempat lahirnya konstitusi Negara Republik Indonesia (NRI). Para aktivis pergerakan kebangsaan kembali mengingatkan kita, bahwa arah juang bangsa tidak boleh melenceng dari amanat para pendiri.
Di tengah forum, seraya menyimak dua pimpinan sidang, Abdi Yohana dan Paskah Irianto. Suasana forum Mosi Kebangsaan Indonesia siang itu nampak riuh rendah, hening sesekali, tetapi tegas. Tidak ada basa-basi. Pembahasan forum adalah luka dan harapan bangsa hari ini.
Salah satu paling mengena dalam pertemuan itu adalah ketika pembacaan Poin 3 Pernyataan Mosi Kebangsaan Indonesia, bahwa “Praktik bernegara yang menyimpang perlu ditinjau ulang demi perbaikan bangsa Indonesia dengan kembali kepada visi negara Pancasila dan seleksi kepemimpinan baik di level daerah maupun nasional agar berwibawa dan berjalan dengan baik diperlukan kesadaran merit sistem.”
Kalimat itu menampar. Karena faktanya, hari ini banyak praktik bernegara ternilai gagal. Kita sibuk menambal kebijakan, tapi lupa membenahi siapa yang duduk di balik kebijakan itu.
Abdi Yohana menekankan bahwa kembali ke Pancasila bukan slogan. Ia adalah kompas. Sementara Paskah Irianto menggarisbawahi kata “merit sistem”. Artinya jelas, yang maju harus yang paling pantas, bukan yang paling banyak modal, bukan yang paling dekat dengan kekuasaan.
Suatu perenungan, berapa kali kita gagal karena salah pilih? Berapa kali kita menyaksikan pemimpin di daerah maupun nasional naik bukan karena integritas dan kompetensi, tetapi karena popularitas dan transaksional? Saat hasilnya ternilai gagal, rakyatlah yang paling merasakan. Negara berjalan pincang. Kepercayaan publik runtuh.
Padahal mengurus bangsa ini butuh orang paham sejarah, paham rakyat, dan punya wibawa. Wibawa itu tidak bisa dibeli. Ia lahir dari rekam jejak, dari kerja nyata, dari komitmen pada kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok.
Karena itu seleksi harus lebih ketat. Tidak bisa lagi dianggap urusan teknis partai saja. Ini urusan kenegaraan. Kalau gerbangnya bocor, maka yang masuk adalah orang-orang tidak siap. Lima tahun berikutnya kita akan duduk di forum sama, mengulang keluhan sama.
81 tahun sejak PPKI melahirkan konstitusi, mengingatkan kita lagi bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan para pendiri bangsa akan sia-sia jika kita abai memilih pemimpinnya.
Mari kita mulai dari sini. Benahi seleksi kepemimpinan bangsa. Tunjukan keterbukaan sistem hingga pentingnya menggali gagasan inspiratif dari pemikiran para leluhur. Kembali ke Pancasila, jangan ulangi salah urus bangsa. (Aprianto/Tim))
