Ada saldo kosong, sehingga KPM tidak bisa mencairkan BPNT. Agen merasa mesin electronic data capture.(edc) tidak optimal, adanya pemaketan jadi; beras, telur, tahu, tempe dan asayuran itu dipaketkan padahal tidak dibolehkan.
Di program BPNT imbuh Fahmi, mulai dari agen, supplier, e-warung, himpunan bank negara (himbara) dan dinas sosial semuanya .berperan.
Kemudian kokoditas bahan panng yang disediakan e – warung yang kurang berkualitas serta perbedaan harga dari para supplier, menjadikan BPNT bukan lagi program sosial, tapi lebih pada persainngan bisnis.
” Ada telur busuk, tahu tidak berkualitas atau timbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan banyak sekali. karena hirarkinya panjang,” jelas Fahmi.
Ujung tombak untuk bantuan sosial adalah puskesos, tetapi prasarana dukungan dari kepala desa minim ditambah SDM yang kurang merata, itu persoalan.
Persoalan animasi dengan himbara, di Kabupaten Bandung itu BNI, lemahnya pengawasan terhadap kinerja agen dan distributor merupakan akar persoalan yang terjadi di lapangan.
Dengan berubahnya BPNT menjadi program bantuan tunai, harapnya, kedepan pendataan bisa lebih baik. Untuk adanya antrian dan potomgan PT pos sebaiknya berkordinasi dengan desa, kecamatan atau pihat terkait dibawah koordinasi Dinnsos.
